Bunyi atau isi Undang-undang No 1 Tahun 2015 dan Penjelasannya Pdf download

Bunyi atau isi Undang-undang No 1 Tahun 2015 dan Penjelasannya Pdf download

Hallo, kali ini admin akan memberikan informasi mengenai Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 resmi menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai perubahan UU No 22 Tahun 2014 yaitu tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Persetujuan tersebut adalah tindaklanjut mengenai adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No 22 Tahun 2014 sebelumya banyak mendapat reaksi penolakan dari rakyat karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Sehingga ditetapkan UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut ditetapkan pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau yang biasa disebut UU Pilkada. Dalam Undang-undang itu terdapat 13 perubahan. Substansi perubahan tersebut dimantaranya :

  1. Pengajuan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara berpasangan dengan calon wakil Gubernur, Bupati dan Walikota secara paket dipilih langsung oleh rakyat.
  2. Mengenai jumlah pasangan atau jumlah wakil kepala daerah sangat terkait dengan paket atau tidak paket, yaitu asal disepakati pasangan calon dengan satu wakil kepala daerah
  3. Jadwal pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang, yaitu : Gelombang pertama dilakukan Desember 2015 yaitu bagi yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016. Gelombang kedua dilakukan Februari 2017 yaitu bagi yang akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017. Gelombang ketiga dilakukan Juni 2018 yaitu bagi yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019. Serentak Nasional dilakukan tahun 2027. 
  4. Penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu selama 7 bulan, serta penyelenggara pemilihannya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
  5. Tidak ada tahapan uji publik. Hal ini karena bahwa proses tersebut menjadi kewajiban dari partai politik dan termasuk perseorangan yang harus melaksanakan proses sosialisasi calon. 
  6. Syarat dukungan penduduk bagi calon independen dinaikkan menjadi 3,5%  sehingga nantinya treshold perseorangan antara 6,5 % sampai 10%. Hal ini tergantung wilayah dan jumlah penduduknya.
  7. Untuk pembiayaan pilkada yaitu dari APBD didukung APBN.
  8. Mengenai pejabat kepala daerah, disepakati bahwa akan diisi oleh pejabat seperti yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
    untuk penjabat Gubernur akan diisi oleh pejabat tinggi madya, dan untuk penjabat Bupati serta Walikota akan diisi oleh pejabat tinggi pratama. 
  9. Mengenai adanya tambahan syarat calon kepala daerah yang terkait syarat tidak pernah dipidana, disepakati bahwa rumusannya disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam rumusan perppu. 
  10. Sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Namun, sebelum peradilan khusus tersebut terbentuk, maka sengketa hasil pemilihan ditangani oleh Mahkahmah Konstitusi (MK).
  11. Tingkat pendidikan Gubernur, Bupati dan Walikota minimal SMA/Sederajat seperti yang tercantum dalam Perpu No 1 Tahun 2014.
  12. Seperti yang tercantum dalam Perpu No 1 Tahun 2014, usia calon Gubernur minimal yaitu berusia 30 tahun dan untuk usia calon Bupati/Walikota minimal berusia 25 tahun.
  13. Ambang batas kemenangan 0%. Artinya satu putaran. Hal ini karena untuk efisiensi waktu maupun anggaran.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini mengenai UU No 1 Tahun 2015 :

Untuk file selengkapnya mengenai UU No 1 Tahun 2015, Anda bisa download dengan mengklik di bawah ini :

Bunyi atau isi Undang-undang No 1 Tahun 2015 dan Penjelasannya Pdf download

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penjelasannya

Semoga informasi mengenai UU No 1 Tahun 2015 bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan kunjungi terus website kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya.

Baca Juga  Tuliskan Bunyi Pasal 30 Ayat  1, 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.