DPR Memegang Kekuasaan Untuk

DPR Memegang Kekuasaan Untuk

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Syarat Anggota Dewan perwakilan

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya :

  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
  • Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
  • Tidak pernah mengkhianati negara, dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
  • Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
  • Tidak sedang mempunyai tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
  • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
  • Terdaftar sebagai Pemilih
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  • Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun
  • Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
  • Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia
  • Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi diantaranya :

  1. Legislasi, fungsi ini dilakukan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Berkaitan dengan fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang :
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU
  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  1. Anggaran, fungsi ini dilakukan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Berkaitan dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai tugas dan wewenang:
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara
  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU mengenai APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  1. Pengawasan, fungsi ini dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Berkaitan dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang :
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

  1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
  4. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  5. Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
  6. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak, diantaranya :

  1. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan pada pemerintah tentang kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Hak angket, yaitu hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak imunitas, merupakan kekebalan hukum yang mana setiap anggota DPR tidak bisa dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.
  4. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat tentang :
  • Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Baca Juga : Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang, menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan pertanyaan, memilih dan dipilih, protokoler, membela diri, imunitas, keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban, diantaranya :

  • Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menaati peraturan perundangundangan
  • Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
  • Menaati tata tertib dan kode etik
  • Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
  • Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
  • Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain

Larangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, hakim pada badan peradilan, pegawai pada BUMN atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.

Baca Juga : Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan Di Indonesia

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh melaksanakan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, konsultan, akuntan publik,  advokat atau pengacara, dokter praktik, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga melaksanakan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang dibutuhkan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR mengenai tata tertib.

Untuk selengkapnya mengenai kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat Anda download file Pdf nya dengan klik link di bawah ini :

DPR Memegang Kekuasaan Untuk

Download Materi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Pdf

Demikian informasi mengenai kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share dan kunjungi terus web site kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya hanya di dapurpendidikan.com

Baca Juga  Jelaskan Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.