Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan Di Indonesia

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan Di Indonesia

Konsep Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia

Dalam menjalankan suatu negara, konsep kekuasaan yang dilaksanakan sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengemukakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of powers) merupakan dua istilah yang mempunyai pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan demikian, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga melaksanakan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan yakni Amerika Serikat.

Sedangkan untuk mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun tidak dipisahkan. Hal tersebut berakibat bahwa diantara bagian-bagian ini dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan ini banyak dianut oleh negara di dunia. Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan.

Baca Juga : Penjabaran Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan RI

Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh UUD 1945. 

  1. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud yaitu dari tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi enam kekuasaan negara, diantaranya :

  • Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang dan presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
  • Kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan tersebut dipegang oleh badan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  • Kekuasaan konstitutif, adalah kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  • Kekuasaan eksaminatif/inspektif, merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaran pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
  • Kekuasaan moneter, adalah kekuasaan negara untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yakni antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

  1. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Parlementer

Untuk itu, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yakni antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul akibat dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan agama, moneter dan fiskal. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Untuk selengkapnya mengenai materi mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia, dapat Anda download file Pdf nya dengan klik link di bawah ini :

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan Di Indonesia

Download Materi Mekanisme Pembagian Kekuasaan di Indonesia Pdf

Demikian informasi mengenai mekanisme yang dilaksanakan di Indonesia Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share dan kunjungi terus web site kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya hanya di dapurpendidikan.com

Baca Juga  Apa Arti dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.