Penjabaran Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan RI

Penjabaran Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan RI

Pengertian Trias Politika

Trias Politika merupakan teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, diantaranya legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori Trias Politica ini berlawanan dengan kekuasaan raja pada zaman Feodalisme dalam abad pertengahan. Ketika itu yang memegang kekuasaan negara adalah raja. Raja membuat sendiri Undang-Undang, melaksanakan dan menghukum segala bentuk pelanggaran Undang-Undang tersebut. Konsep dasar trias politika yaitu kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan kepada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. 

Setelah pecah revolusi Perancis tahun 1789, paham tentang kekuasaan yang segalanya ada di tangan raja menjadi hilang. Pada saat itu, timbul gagasan baru tentang pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu. Menurutnya kekuasaan negara terbagi menjadi tiga kekuasaan, diantaranya :

  • Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
  • Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.
  • Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili.

Sejarah Trias Politika

Zaman dahulu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku tersebut mempunyai pemimpin yang dinamakan kepala suku yang biasanya didasarkan pada garis keturunan, kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Salah satu tugas kepala suku yaitu memutuskan seluruh perkara yang terdapat pada suku tersebut.

Selanjutnya, kehidupan mulai mengalami perkembangan, suku-suku mulai mempunyai sebuah dewan yang diisi oleh para tertua masyarakat. Dewan ini telah menampakkan Trias Politika yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, yaitu lembaga yang mewakili aspirasi dari tiap daerah-daerah. Tetapi, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar yaitu persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani merupakan kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya.

Pada abad Pertengahan sekitar tahun 1000 M sampai 1500 M, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki, pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Eropa kala itu, kerap kali dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik tersebut.

Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik tersebut, tahun 1500 M muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, adalah contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar kekuasaan di suatu negara atau kerajaan harus diberlakukan.

  1. Kekuasaan Legislatif dan Fungsi-fungsinya

Legislatif merupakan struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga tersebut dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Baca Juga : Perbedaan Presidensial dan Parlementer

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketiganya mempunyai tugas, dan wewenang yang berbeda. Tetapi, dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi utama, diantaranya :

  • Fungsi Legislasi. Menurut teori-teori yang berlaku, tugas utama lembaga legislatif terletak di bidang perundang-undangan atau membuat peraturan. Untuk itu, lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun pemerintah.
  • Fungsi Anggaran. Lembaga legislatif berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui DPR bersama presiden dengan melihat pertimbangan DPD.
  • Fungsi Pengawasan. Fungsi kontrol lembaga legislatif di bidang pengawasan dan kontrol terhadap lembaga eksekutif. Pengawasan dilaksanakan lembaga legislatif melalui hak – hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya atau interpelasi, ataupun hak angket.

Beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai yang lainnya adalah sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.

  • Lawmaking, ialah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal yaitu undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penanaman modal, undang-undang guru dosen, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Undang-undang tersebut dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.
  • Constituency Work,merupakan fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota legislatif biasanya mewakili antara 100.000 sampai 400.000 orang di Indonesia. Artinya, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang besar dari banyak orang.
  • Supervision and Criticism Government, yang berarti fungsi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh presiden atau perdana menteri, dan segera mengkritiknya apabila terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR melaksanakannya melalui acara dengar pendapat, angket, interpelasi, atau mengeluarkan mosi kepada presiden atau perdana menteri.
  • Education, yaitu fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus menjadi contoh. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik.
  • Representation, merupakan fungsi anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Anggota legislatif harus mewakili kepentingan masyarakat di dalam konteks negara. Hal tersebut, didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan.
  1. Kekuasaan Eksekutif dan Fungsi-fungsinya

Eksekutif merupakan kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan Eksekutif di Indonesia ada di Presiden yang merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Secara Umum tugas dan wewenang Presiden mencakup Perencanaan yakni Program, anggaran, Eksekusi yakni melaksanakan program-program yang disusun, dan Evaluasi yang secara internal nantinya dipertanggungjawabkan terhadap pengawasan DPR. Tugas dan wewenang Presiden dikelompokan ke dalam dua jenis, yaitu :

  • Presiden sebagai Kepala Negara, mencakup hal-hal seremonial dan protokoler kenegaraan, yang tugas pokok Presiden Sebagai Kepala Negara termaktub dalam Pasal 10 sampai 15 UUD 1945
  • Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan, yaitu fungsinya sebagai penyelengara tugas legislatif,  dan kewenangan penyelengaraan pemerintahan. Tugas pokok Presiden sebagai Kepala Pemerintahan termaktub dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 16, pasal 17 ayat (2), pasl 20 ayat (2) dan (4), pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1) dan (2), pasal 23 F ayat (1), pasal 24 A ayat (3), pasal 24 B ayat (3), dan pasal 24 C ayat (3).

Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif yang lainnya adalah sebagai berikut : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

  • Chief of State, artinya kepala negara. Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh presiden atau perdana menteri. Jadi seorang presiden atau perdana menteri merupakan kepala negara, simbol suatu negara. Fungsi sebagai kepala negara ini, misalnya dibuktikan dengan peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, memimpin upacara, penyelesaian konflik, dan lainnya.
  • Head of Government, yang artinya kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melaksanakan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya seperti menjalin perjanjian dengan negara lain, mengangkat menteri-menteri, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, dan lainnya. Dalam setiap negara, kadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
  • Party Chief, yang artinya seorang kepala eksekutif sekaligus merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai tersebut lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Tetapi, hal seperti itu, tidak berlaku bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, ada hubungan yang kuat antara eksekutif dan legislatif karena seorang eksekutif dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah.
  • Commander in Chief, merupakan fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri merupakan pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, walaupun tidak mempunyai latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer apabila yang menjadi presiden ataupun perdana menteri merupakan orang yang bukan dari kalangan militer.
  • Chief Diplomat, adalah fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Begitu juga dalam konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif yaitu pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat dan menerima duta besar dari negara lain.
  • Dispensen Appointment, yaitu fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilaksanakan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet lain yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.
  • Chief Legislation, merupakan fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR, namun di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya undang-undang. Hal ini karena tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.
  1. Kekuasaan Yudikatif dan Fungsi-fungsinya

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang atau memberi sanksi pada setiap pelanggarannya. Kekuasaan kehakiman telah banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi, dengan di amandemennya UUD 1945, di dalam kekuasaan yudikatif ada tiga lembaga, diantaranya :

Mahkamah Konstitusi (MK)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

  • Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (Final and Binding) yang putusannya bersifat final untuk : menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review), memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang pemilihan umum, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena sebab-sebab berikut : melakukan pelanggaran berupa pengkhinatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, dan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menyelengarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara; menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan mengadili pada tingkat kasasi.

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang bebas dan mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakan kehormatan dan perilaku hakim.

Fungsi-fungsi yudikatif yang dapat dispesifikasikan ke dalam daftar masalah hukum, diantaranya : Criminal law (petty offensemisdemeanor,felonies), Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak), Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi), Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara), dan International law (perjanjian internasional).

  • Criminal Law, penyelesaiannya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi), dan Mahkamah Agung (tingkat nasional).
  • Civil law, biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, namun khusus umat islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama. 
  • Constitution Law, sekarang penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi.
  • Administrative Law, berarti penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus seperti sengketa tanah, sertifikasi, dan lainnya.
  • International Law, berarti tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
  1. Kekuasaan Eksaminatif

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelengaraan pemerintah negara. Untuk itu, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan lembaga pemeriksaan yang bebas, mandiri, dan professional, supaya tercipta pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga yang diberi hak dalam kekuasaan Eksaminatif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  BPK mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya :

  • Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.
  • Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
  • Memeriksa semua pelaksanaan APBN.

Untuk selengkapnya mengenai materi penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan RI, dapat Anda download file Pdf nya dengan klik link di bawah ini :

Penjabaran Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan RI

Download Penjabaran Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan RI Pdf

Demikian informasi mengenai penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan RI. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share dan kunjungi terus web site kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya hanya di dapurpendidikan.com

Baca Juga  Jelaskan 3 Manfaat Keberagaman di Lingkungan Sekolah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.