Peraturan Menteri Kesehatan 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan 44 Tahun 2016

Pusat Kesehatan  Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  yang  bertanggung  jawab  atas  kesehatan  masyarakat  di  wilayah  kerjanya pada satu  atau  bagian  wilayah  kecamatan. Artinya Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu sebuah  organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Hal ini disepakati oleh puskesmas dan dinas kesehatan yang bersangkutan. Perawat memberikan pelayanan di masyarakat, puskesmas biasanya memiliki subunit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun pos bersalin desa (polindes).

Dalam peraturan Menteri Kesehatan no 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas pada pasal 1 dijelaskan :

PerMenKes NO 44 Tahun 2016 Selengkapnya download disini dalam bentuk pdf

Pasal1

Pedoman manajemen Puskesmasharus menjadi acuan bagi:

  1. Puskesmas dalam:

1) menyusun rencana5 (lima) tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan;

2) menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efesien danefektif;

3) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas;

4) mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan

5) menerapkan pola kepemimpinan yang tepat dalam menggerakkan, memotivasi,

dan membangun budaya kerja yang baik serta bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya.

  1. Dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen Puskesmas.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Puskesmas meliputi:

  1. perencanaan;
  2. penggerakkan dan pelaksanaan;
  3. pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja; dan
  4. dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam manajemen Puskesmas

KONSEP MANAJEMEN

Manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol (Planning, Organizing, Actuating, Controling) untuk mencapai sasaran/tujuan secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan benar serta bermutu, berdasarkan atas hasil analisis situasi yang didukung dengan data dan informasi yang akurat (evidence based). Sedangkan efisien berarti bagaimana Puskesmas memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanaan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

DUKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

DALAM MANAJEMEN PUSKESMAS

Sesuai dengan pengertiannya, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan Puskesmas, untuk menyelesaikan masalah prioritas kesehatan, tidak lepas dari tanggung jawab dinas kesehatan

kabupaten/kota. Dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan manajemen Puskesmas sebagai berikut:

  1. melakukan pembinaan secara terpadu, terintegrasi lintas program, dan berkesinambungan, dengan menggunakan indikator pembinaan program.
  2. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam proses manajemen Puskesmas.
  3. menyelenggarakan pelatihan manajemen Puskesmas.
  4. melakukan pengumpulan hasil penilaian kinerja Puskesmas, menganalisis hasil, melakukan evaluasi dan memberi feed back terhadap hasil Penilaian Kinerja Puskesmas.
  5. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas.
  6. memberi dukungan sumber daya dalam kelancaran pelaksanaan seluruh proses manajemen di Puskesmas, sesuai usulan Puskesmas.
  7. melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan terhadap rencana usulan kegiatan dapat diselenggarakan tepat waktu, sehingga realisasi anggaran dapat tepat waktu dan selanjutnya Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.

PerMenKes NO 44 Tahun 2016 Selengkapnya download disini dalam bentuk pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.