Perbedaan Presidensial dan Parlementer

Perbedaan Presidensial dan Parlementer

Setiap negara di dunia, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia diantaranya sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Apabila badan eksekutif sebagai pelaksana dan kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan dari badan legislatif disebut dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif disebut sistem pemerintahan presidensial.

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang badan eksekutif dan legislatifnya mempunyai kedudukan yang independen, serta kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung. Badan eksekutif dan badan legislatif dipilih oleh rakyat secara terpisah. Kedaulatan negara pada sistem pemerintahan presidensial dibagi dalam tiga badan, hal ini sesuai yang dikemukakan Monstequieu mengenai trias politica yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.  Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pada sistem pemerintahan presidensial, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang masa kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Selain itu, anggota legislatif tidak boleh menjabat di badan eksekutif, begitu juga sebaliknya dengan badan eksekutif. MPR merupakan pemegang supremasi kedaulatan. DPR merupakan bagian MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden merupakan mandataris yang bertugas melaksanakan kekuasaan eksekutif. DPR dan presiden menyusun undang-undang. DPR dan presiden tidak bisa saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.

Penyebab Kegagalan Pemerintahan Presidensial

Beberapa penyebab kegagalan pemerintahan presidensial, diantaranya :

  • Eksekutif dapat mengatur suara dari parlemen
  • Munculnya Demokrasi Caesarisme yaitu eksekutif sangat berkuasa dan legislatif lemah
  • Militer mendapatkan kekuasaan politik

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, diantaranya :

  • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif dan sebaliknya.
  • Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  • Presiden memiliki hak prerogratif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, baik yang memimpin departemen maupun non departemen.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  • Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
  • Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
  • Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  • Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 

Syarat-Syarat Negara Presidensial yang Stabil

Beberapa syarat negara presidensial yang stabil, diantaranya :

  • Presiden harus dipilih untuk masa jabatan tertentu.
  • Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat.
  • Presiden tidak dapat membubarkan atau mengurangi kekuasaan parlemen.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen bisa mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif.

Baca Juga : Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Maksudnya Adalah

Dalam sistem pemerintahan parlementer, ada dua kelembagaan eksekutif, yakni eksekutif yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta eksekutif yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan dewan menteri sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara, yakni presiden bagi negara yang berbentuk republik dan raja bagi negara yang berbentuk kerajaan.

Penyebab Kegagalan Pemerintahan Parlementer

Beberapa kegagalan pemerintahan parlementer, diantaranya :

  • Ada kekuatan di luar parlemen yang mengatur suara parlemen.
  • Kepala negara mendapatkan kekuasaan penuh.
  • Parlemen bubar

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, diantaranya :

  • Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, sedangkan kepala negara merupakan presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki.
  • Pemerintah atau kabinet terdiri dari dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
  • Parlemen mempunyai kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  • Anggota parlemen terdiri dari orang-orang partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang mempunyai peluang besar menjadi mayoritas dan mempunyai kekuasaan besar di parlemen.
  • Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
  • Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan bisa bertahan sepanjang memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

  1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

Ada beberapa kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial, diantaranya :

  • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dalam kurun waktu tertentu.
  • Mudah dalam penyusunan program kerja kabinet yang disesuaikan dengan jangka waktu sesuai masa jabatannya.
  • Kekuasaan eksekutif lebih stabil, sebab tidak bergantung dan tidak terganggu pada parlemen
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi mengenai jabatan-jabatan eksekutif, sebab diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
  1. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Ada beberapa kekurangan sistem pemerintahan presidensial, diantaranya :

  • Pembuatan keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama.
  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif yang bisa menciptakan kekuasaan mutlak.
  • Umumnya pembuatan keputusan atau kebijakan publik merupakan hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan terjadinya keputusan yang tidak tegas.
  • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Beberapa kelebihan sistem pemerintahan parlementer, diantaranya :

  • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
  • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
  • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat, sebab mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  1. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Beberapa kekurangan sistem pemerintahan parlementer, diantaranya :

  • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan, berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer

Terdapat beberapa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, diantaranya sebagai berikut :

  1. Lembaga Supremasi Tertinggi

Pada sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi negara, yang ada adalah supremasi konstitusi dimana kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi. Meski begitu, antar lembaga negara masih dapat saling mengawasi untuk menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang dan menghindari dampak korupsi bagi negara. 

Pada sistem pemerintahan parlementer, terdapat lembaga supremasi tertinggi yakni parlemen, dimana parlemen mempunyai kekuasaan besar dalam negara, baik sebagai badan perwakilan maupun badan legislatif.

  1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara maupun kepala pemerintahannya dijabat oleh presiden sehingga tidak ada pemisahan diantara keduanya. Dengan demikian, presiden berwenang dalam mengatur pemerintahan dan sekaligus berfungsi secara simbolis.

Pada sistem pemerintahan parlementer mempunyai presiden/raja/sultan sebagai kepala negara fungsinya hanya secara simbolis sehingga berperan secara seremonial dalam melantik, mengesahkan, ataupun mengukuhkan Undang-Undang dan kabinet. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh perdana menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. 

  1. Pemilihan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan presidensial kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan menjelang habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden periode sebelumnya.

Pada sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Pemilu oleh rakyat dilakukan hanya untuk memilih anggota parlemen.

  1. Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif

Sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar artinya kekuasaan keduanya sama-sama kuat sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.

Sistem pemerintahan parlementer, tidak ada kesetaraan kedudukan antara eksekutif dan legislatif. Kabinet dalam hal ini, perdana menteri beserta menteri bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Tetapi, apabila perselisihan antara kabinet dan parlemen menunjukkan kabinetlah yang berada pada pihak yang benar, maka kepala negara berhak membubarkan parlemen.

  1. Pembagian Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif

Pada sistem pemerintahan presidensial, terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, baik secara kelembagaan maupun secara kepersonalan anggota. Hal tersebut karena ditetapkannya aturan perundang-undangan tentang larangan merangkap jabatan eksekutif dan legislatif.

Pada sistem pemerintahan parlementer, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam tidak begitu jelas karena eksekutif dipilih dari anggota legislatif atau kabinet dipilih dari anggota parlemen.

  1. Kestabilan Posisi Eksekutif

Pada sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan yang jelas dalam Undang-Undang dan kekuasaan eksekutif yang sejajar dengan legislatif membuat posisi eksekutif dalam sistem pemerintahan lebih stabil.

Pada sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif cenderung tidak stabil sebab sangat tergantung oleh parlemen.

  1. Pembentukan Kabinet

Pada sistem pemerintahan presidensial, kabinet dipilih dan dilantik oleh presiden. Mekanisme pemilihannya merupakan hak prerogatif presiden karena tidak adanya Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus. Sebab, kabinet yang terdiri dari para menteri dibentuk sendiri oleh presiden, sehingga pertanggungjawabannya langsung kepada presiden.

Pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk oleh parlemen dimana setiap anggota kabinet merupakan anggota terpilih dari parlemen sehingga bertanggungjawab langsung kepada parlemen. Kabinet ini berada dalam lingkup tanggung jawab perdana menteri.

  1. Peran Partai Politik

Pada sistem pemerintahan presidensial partai politik berperan menjadi fasilitator yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik tidak mempunyai wewenang dalam memasukkan ideologi politik kepada calon yang diusung. Presiden dan wakil presiden hanya bertanggung jawab secara personal kepada partai politik tersebut.

Pada sistem pemerintahan parlementer, partai politik bisa memasukkan ideologi politik sehingga dapat mempengaruhi kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih. Anggotanya terdiri dari orang partai politik yang menang dalam pemilu. 

  1. Legitimasi

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga legitimasinya diperoleh dari rakyat. Hal tersebut bisa memperkuat posisi presiden yang sudah memperoleh suara dari sebagian besar warga negaranya.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, legitimasi diperoleh dari parlemen sehingga posisi perdana menteri dalam memerintah negara dinilai kurang kuat karena tidak memperoleh dukungan dari rakyat secara langsung.

  1. Tanggung Jawab Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga presiden bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat. Seluruh tindakan presiden harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara. Sistem ini membuat pertangungjawaban presiden kurang jelas. Dalam mengontrol tindakan pemerintah, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk selalu kritis dan tanggap.

Pada sistem pemerintahan parlementer, pemilihan kepala pemerintahan oleh parlemen. Sistem pertanggungjawaban kabinet yaitu perdana menteri dan para menteri dilaksanakan secara langsung kepada parlemen. Kabinet berada di bawah pengawasan parlemen secara langsung, sehingga pertanggungjawabannya menjadi jelas karena bisa dilakukan pengawasan secara terpantau.

  1. Masa Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sudah jelas karena telah diatur di dalam Undang-Undang.

Pada sistem pemerintahan parlementer, presiden dipilih secara langsung oleh parlemen atau suatu badan pemilihan umum. Masa jabatan perdana menteri tidak menentu, sebab semua tergantung dari parlemen.

  1. Pemilihan Umum

Pada sistem pemerintahan presidensial, pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden beserta wakil presiden dan anggota legislatif baik untuk kabupaten/kota, propinsi, ataupun pusat.

Pada sistem pemerintahan parlementer, pemilu dilaksanakan hanya untuk memilih anggota parlemen dan bukan memilih presiden beserta wakil presiden karena keduanya dipilih dari anggota parlemen.

  1. Penyesuaian Pelaksanaan Program Kerja

Pada sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga dalam pembuatan program kerjanya pemerintah sudah memikirkan dengan baik alokasi waktu pelaksanaan program kerja yang disusunnya. Dengan demikian, pada sistem pemerintahan presidensial proses penyesuaian program kerja dari periode lama ke periode yang baru lebih mudah.

Pada sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan pemerintah sangat bergantung pada parlemen sehingga tidak bisa dipastikan kapan kabinet akan turun dari jabatannya. Dengan demikian, ketidaktepatan alokasi waktu pelaksanaan program kerja akan sering terjadi dan proses penyesuaian program kerja dari kabinet yang lama kepada kabinet yang baru lebih sulit.

Untuk selengkapnya mengenai materi perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer, dapat Anda download file Pdf nya dengan klik link di bawah ini :

Perbedaan Presidensial dan Parlementer

Download Perbedaan Presidensial dan Parlementer Pdf

Demikian informasi mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share dan kunjungi terus web site kami. Nantikan informasi-informasi penting lainnya hanya di dapurpendidikan.com

Baca Juga  Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.